Rabu | 25 Maret 2020
Tionghoa Pekanbaru Serahkan Bantuan APD Cegah Covid-19
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) bersama organisasi.


Rabu | 25 Maret 2020
Tradisi Ritual Cheng Beng di Selatpanjang Dibatalkan
Pelaksanaan tradisi ziarah kubur, atau dikenal dengan istilah Cheng Beng di.


Senin | 09 Maret 2020
PUB Bodhisattva Mahasthamaprapta Kunjungan Kasih ke Panti Asuhan Rumah Bahagia
Menyambut Hari Besar Bodhisattva Mahasthamaprapta (Se Thian Putco ), Persamuan.

Rubrik : hukum
Amman Sarankan Polda Riau Gandeng Jaksa Datangkan Muhammad
Editor : wisly | Penulis:
Jumat , 28 Februari 2020
Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi.

PEKANBARU - Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (AMMAN) Riau menyarankan   Polda Riau untuk menggandeng penegak hukum lain seperti kejaksaan jika kesulitan mendatangkan Muhammad. Plt Bupati Bengkalis itu, sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.

"Jika polisi kesulitan bisa menggandeng penegak hukum lain misal KPK atau kejaksaan. Bagi kami tidak masalah, yang penting proses hukum bisa cepat berjalan," kata Koordinator Amman Didik Arianto di Pekanbaru, Jumat (28/2). 

 Didik mengatakan Amman masih percaya dengan Polda Riau yang dipimpin oleh Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. Dia juga mengatakan masih mendukung Polda Riau menangani perkara itu. 

Dia menilai, tiga kali absennya Muhammad dari panggilan penyidik Ditreskrimsus  Polda Riau,  merupakan preseden buruk bagi Korps Bhayangkara. "Jadi marwah institusi Polri seperti tidak dianggap lagi. Bahasa kasarnya penghinaan bagi institusi Polri," kata Didik.

Muhammad  menyandang status tersangka dugaan tindak pidana korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Inhil senilai Rp3,8 miliar. Penetapan tersangka merupakan pendalaman dari tiga tersangka sebelumnya yang telah disidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Ketiga terdakwa adalah Direktur PT Panatori Raja, Sabar Stevanus P Simalongo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Edi Mufti BE dan konsultan pengawas proyek, Syahrizal Taher. Hakim menyebut, ketiganya merugikan negara Rp2,6 miliar lebih.

Dalam nota dakwaannya JPU menyebutkan, perbuatan para terdakwa dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Pada dinas itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 mm dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau.

Ketika itu Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, SF Harianto. Pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 hingga 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000.

Saat lelang dimulai saksi Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang, yakni PT Panotari Raja, PT Harry Graha Karya dam PT Andry Karya Cipta.

Dalam pelaksanaan pipa terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif.

Terdakwa Sabar Stefanus P Simalongo bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 secara tidak benar. Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

Pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80°c akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang diuji tersebut pecah. Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja.

Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Namun hal itu tidak dilakukan Dinas PU Riau. Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syafrizal Thaher dengan nilai Rp114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp2.639.090.623 miliar.




Berita Lainnya