15 Zulqaidah 1441 H / Senin, 6 Juli 2020
TAPD – Banggar Sepakat Diambil dari Belanja Modal
Soal Gaji Honorer Mulai ada Titik Terang
bengkalis | Jumat, 5 Juni 2020
Editor : zulkarnain | Penulis :
H Adri

BENGKALIS – Persoalan gaji pegawai honor yang dirasionalisasi pada pergeseran anggaran kedua APBD Bengkalis 2020 mulai mencapai titik terang. Untuk menutupi kekurangan tersebut, TAPD dan Banggar DPRD Bengkalis sepakat akan diambil dari anggaran belanja modal.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bengkalis H Adri SE kepada wartawan melalui hubungan ponsel, Jumat (5/6/2020). “Dalam pertemuan antara TAPD dan Banggar, sudah ada kesepakatan bahwa kekurangan untuk gaji honorer dan operasional lainnya yang sifatnya wajib akan diambil dari anggaran belanja modal,” kata Adri.

Dikatakan, saat pergeseran kedua sebagai tindak lanjut dari Permenku Nomor 35/PMK.07/2020 kemudian Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 119/2813/SJ, diwajibkan untuk melakukan rasionalisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa minimal 50 persen. Dampaknya adalah ada anggaran yang sifatnya wajib pada Belanja Barang dan Jasa juga ikut dirasionalisasi.

“Tidak hanya honor tapi banyak item lainnya, termasuk operasional kantor seperti belanja listrik juga ikut dirasionalisasi,” kata Adri.

Dalam rapat antara TAPD dan Banggar beberapa waktu lalu, Adri mengatakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang berhubungan dengan pelayanan akan diambil dari Belanja Modal. Pertimbangannya adalah pelayanan langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup. Sebagai contoh gaji honor, kalau gaji tidak diberikan maka  sudah pasti kebutuhan hidupnya akan terganggu. Sementara untuk Belanja Modal, walaupun penting tapi masih bisa ditunda.

Saat ini, sambung Adri, pihaknya sedang menunggu rincian kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi oleh masing-masing Perangkat Daerah baik untuk kekurangan gaji honor, perjalanan dinas, TPP, maupun operasional kantor dan lain-lain. Selanjutnya, karena dana untuk menutupi kekurangan itu diambil dari Belanja Modal, maka pihaknya juga sudah meminta kepada  eksekutif untuk secepatnya menentukan kegiatan apa saja dari Belanja Modal ini yang akan dibatalkan.

“Kita minta ini  secepatnya diselesaikan, jadi sebelum disahkan di APBD Perubahan, kita sudah tahu dulu dananya pasti ada. Ini penting, soalnya kalau tidak segera dibahas dan disepakati, kita khuatir Dinas-Dinas ini jalan terus dan saat pengesahan APBD Perubahan, dananya sudah habis,” kata Adri.

Seperti diberitakan, dampak dari rasionalisasi yang dilakukan Pemkab Bengkalis adalah anggaran untuk gaji honorer  di APBD murni hanya cukup hingga September 2020. Kondisi serupa juga dialami para guru honor madrasah yang pembayarannya melalui dana hibah di Dinas Pendidikan. Dengan adanya kesepakatan antara TAPD dengan Banggar DPRD ini, bisa menjadi angin segar bagi para  honorer,  sehingga mereka tidak perlu  resah lagi bakal tidak bergaji pada bulan Oktober, November dan  Desember 2020 (zul)




Artikel Terbaru
etalase, Jumat, 3 Juli 2020
Bermitra dengan Asian Agri, para petani sawit yang tergabung dalam.

hukum, Kamis, 2 Juli 2020
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut empat terdakwa kasus penyelundupan.

pekanbaru, Kamis, 2 Juli 2020
Hingga pekan ke-26 tahun 2020, Dinas Kesehatan (Diskes) Kota.

pekanbaru, Kamis, 2 Juli 2020
Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Riau, umumkan bahwasanya Riau ada.

bengkalis, Kamis, 2 Juli 2020
Masyarakat Inhu sudah bisa mencetak sendiri Kartu Keluarga (KK),.

kampar, Kamis, 2 Juli 2020
Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto berharap program konvensi.

pekanbaru, Kamis, 2 Juli 2020
Mengingat pandemi Covid-19 belum usai, khususnya di Riau, Pemerintah.

politik, Kamis, 2 Juli 2020
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menggelar rapat pleno.

etalase, Kamis, 2 Juli 2020
SKK Migas dan Chevron luncurkan progran WFD.

etalase, Kamis, 2 Juli 2020
PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok VI yang beroperasi di Kabupaten.

Otomotif