19 Rabiul Awwal 1443 H / Selasa, 26 Oktober 2021
Kebijakan Minus 'Penerangan' | METRORIAU.COM

Okt 2021
26


Sayfa Auliya Achidsti.
Kebijakan Minus 'Penerangan'
opini | Kamis, 20 Agustus 2020
Editor : putrajaya | Penulis : Sayfa Auliya Achidsti

Spekulasi perombakan (reshuffle) kabinet baru-baru ini hangat dibicarakan semua kalangan. Saking hangatnya, kinisetiap kebijakan menteri, bahkan isyarat perilakunyaseakan menjadi hal sensitif.
Spekulasi reshuffle ini diperkuat dengan gambaran hasilpollingpersepsi masyarakat pada pemerintah.Hasilnya, ada kepuasan relatif tinggi terhadap presiden, tetapi disusul dengan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan menteri di kabinetnya. Litbang Kompas menyebut kepuasan terhadap Jokowi 66,5 persen (Juni), dan 87,8 persen responden tidak puas pada menteri (Juli). Survei Charta Politika menilai 67,2 persen responden puas pada Presiden, namun 73,1 persennya mengharapkan reshuffle kabinet (Juli).

Unik melihat persepsi publik yang ternyata diametral dalam menilai presiden dan kabinetnya.Ada fenomena personifikasi kebijakan yang masih mengakar. Kebijakan cenderung dipersepsi sebagai langkah personal menteri. Padahal, sejak Presiden melantik kabinetnya, telah ditegaskan desain kebijakan satu visi. Kebijakan menteri adalah paket arahanPresiden.

Dalam perspektif administrasi negara modern, kebijakan yang terus-menerus dikerangkai sebagai langkah politikbisa jadi kontraproduktif. Political framingberpotensi memuat tekanan publik yang tidak proporsional, dan membuat implementasi kebijakan terdistorsisebelum mencapai hasilnya.
Para menteri punya “beban” tambahan untuk menjelaskan dan meyakinkan masyarakat tentang maksud dari kebijakan yang diambilnya. Akan beruntung jika seorang pejabat (dalam konteks ini menteri)punyaketerampilan komunikasi politik yang mumpuni. Tetapi, bagaimana nasib implementasi kebijakan ketika pejabat yang bersangkutan lebih sering “hanya” bekerja?

Masalah komunikasi kebijakan semacam ini tidak hanya berdampak di kualitas implementasi. Di era keterbukaan hari ini, ada kebutuhan tinggi asupaninformasi publik. Beragamnya kanal informasi namun parsial, menyulitkan masyarakat memahami apa maksud, strategi, dan proses implementasi sebuah kebijakan.

Komunikasi Kebijakan
Melihat ke belakang, di era Orde Baru, tugas penyampaian kebijakan pemerintah dilakukan terpusat. Mungkin masih sangat tertanam di ingatan generasi era Soeharto, ada sosok Harmoko, Menteri Penerangan (1983-1993) yang amat populer. Setiap kali kemunculannya di televisi sering diawali kalimat “atas petunjuk Bapak Presiden”, dilanjutkan paparan kebijakan penting pemerintah. Kabinet dipersilahkan fokus bekerja di ranah masing-masing.

Departemen Penerangan (Deppen) dibubarkan setahun pasca mundurnya Presiden Soeharto. Efisiensi struktur pemerintahan dan upaya demokratisasi menjadi alasan utama pembubaran lembaga ini. Memang, Deppen ini selama keberadaannya dikenal banyak mengatur aktivitas pers dan media massa. Luasnya kendali Deppen—termasuk mengatur Dewan Pers, perusahaan media, hingga lembaga sensor—menjadi momok bagi semua kalangan. Pembubaran Deppen dirayakan sebagai kemenangan independensi pers dan kebebasan berekspresi.

Tetapi, rupanyapembubaran Deppen tidak hanya menghilangkan kuasa birokrasinya. Fungsi komunikasi pemerintah (yang kala itu dikenal dalam istilah “penerangan”) ikut lenyap dari tata kelola kebijakan. Keberhasilan Reformasi, hingga kini belum diikuti penguatan komunikasi yang matang kepada masyarakat; yang sejatinya makin butuh informasi.

Dengan semakin kompleksnya tata kelola kebijakan hari ini, beban komunikasi yang ditaruhdi masing-masing kementerian/lembaga (K/L) akan sulit mencapai titik efektifnya. Publik butuh informasi yang matang dan jelas pertanggungjawabannya; bukan statement masing-masing menteri yang dilandasi argumen data yang berbeda. Butuh ada yang punya kewenangan “memaksa” konsolidasi data dan informasi di batas tembok lintaskementerian, sehingga ada kematangan informasi keluar.

Pembubaran Deppen diikuti pendirian Badan Informasi Komunikasi Nasional, yang diubah lagi menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi pada2001.Perubahan terakhir pada 2009, ketika ditetapkan sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejak itulah, praktis, kementerian urusan komunikasi diartikan sebagai bidang teknologi informasi, tanpa mencakup fungsi strategis komunikasi publik pemerintah.

Kanal yang secara struktur bisa diharapkan menghidupkan fungsi strategis komunikasi publik adalah kelembagaan Kementerian Koordinator (kemenko).Namun, dalam Perpres No. 68/2019, tugas kemenko lebih pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pada K/L di bawahnya. Tidak ada kewenangan fungsi informasi.

Dengan pembentukan Kantor Staf Presiden (KSP) sejak 2014, sebenarnya komunikasi publik bisa dimaksimalkan melalui kewenangannya. KSP dibentuk dalam format lembaga “back-office” yang menyelaraskan pelaksanaan program prioritas presiden di lintas K/L sekaligus pengelolaan isu. Dalam Perpres No. 83/2019, ada kewenangan KSP mengelola menjalankan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan.

Dengan landasan ini semestinya KSP bisa menjalankan fungsi “penerangan” kebijakan yang telah hilang pada sekian periode pemerintahan. Apalagi KSP diperlengkapi kekuatan untuk membentuk tim atau gugus tugas lintas K/L untuk menangani masalah tertentu.Tetapi, kewenangan besar di KSP agaknya belum kunjung melahirkan platform komunikasi publik pemerintah yang diharapkan. KSP pada praktiknya lebih menafsir tugasnya seperti “kemenko besar” yang turun ketika ada masalah antar K/L.

Komunikasi publik adalah salah satu pilar yang pengaruhnya determinan dalam kesuksesan kebijakan (policy delivery). Apalagi di tengah risiko ketidakpastian akibat pandemi ini, masyarakat dan seluruh stakeholdersbutuh yakin terhadap langkah yang dijalankan pemerintah. Kematangan informasi diperlukan dalam kepentingan pengawasan. Jika kebijakan memang baik, maka masyarakat akan sepenuhnya ikut melangkah untuk mendukung.

Sedangkan bagi pemerintah, penyampaian yang clean and clear akan menguatkan kualitas kebijakannya. Jelasnyadan otoritatifnya informasi kebijakan,memudahkan publik turut mengoreksi jika terjadi kesalahan di lapangan. Upaya “penerangan” ini akan menghasilkan apa yang disebut pertanggungjawaban kebijakan (policy accountability), yang amat dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi.

Sayfa Auliya Achidsti

Pengamat Kebijakan Publik

Indeks Terbaru
politik, Selasa, 26 Oktober 2021
Ketua PC GPK Siak Zulfaini jadi Formatur dari DPC
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
Ibu Ditemukan Gantung Diri, Sang Anak Tak Makan 4 Hari
otomotif, Senin, 25 Oktober 2021
Ini Mobil yang Diprediksi Jadi Tren Tahun Depan
nasional, Senin, 25 Oktober 2021
RBA dan Desainer Muda Asal Siak Bawa Batik Riau ke Kancah Nasional
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
1.685.485 Warga Riau Sudah Divaksin Dosis Pertama

politik, Senin, 25 Oktober 2021
Parpol Didorong Ringankan Beban Masyarakat
potensa, Senin, 25 Oktober 2021
Solusi Perlindungan dan Perencanaan Keuangan dari Allianz Life Indonesia
inhu, Senin, 25 Oktober 2021
Polres Inhu Apel Gelar Peralatan Pengamanan Pilkades Serentak
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
Badan Jalan Lobak Pekanbaru Amblas
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
Pos SPKT Polresta Pekanbaru Terbakar

nasional, Senin, 25 Oktober 2021
112 Ribu Pelanggan PLN Tambah Daya Rp 202.100
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
Terendam Banjir, SDN 140 Terpaksa Liburkan Siswa
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
Pembangunan Pasar Induk, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Pastikan Kesanggupan PT ARB
nasional, Senin, 25 Oktober 2021
Jokowi Lantik 17 Dubes, Ini Nama-namanya
sportainment, Senin, 25 Oktober 2021
Klasemen Liga Inggris Usai MU Babak Belur di Old Trafford
etalase, Senin, 25 Oktober 2021
Inilah Pemenang Peace Poster Contest 2021
sportainment, Minggu, 24 Oktober 2021
Menangi El Clasico, Real Madrid Pimpin Klasemen
sportainment, Minggu, 24 Oktober 2021
Marc Marquez Menangi MotoGP Emilia Romagna, Quartararo Juara Dunia
pekanbaru, Minggu, 24 Oktober 2021
Dua Hari Kasus Kematian Covid-19 di Riau Nihil, Kadiskes: Tetap Jalankan Prokes
meranti, Minggu, 24 Oktober 2021
Omzet Turun, Pedagang Jalan Imam Bonjol Protes Penerapan One Way
nasional, Minggu, 24 Oktober 2021
Positif Covid-19 di RI Bertambah 623 Kasus
inhu, Minggu, 24 Oktober 2021
Polres Inhu Vaksinasi Ratusan Santri
nasional, Minggu, 24 Oktober 2021
PLN Mobile VCRR 2021 Kumpulkan Donasi Rp 4,3 Miliar Biaya Penyambungan Listrik Keluarga Pra-Sejahter
hukum, Minggu, 24 Oktober 2021
Luruskan Isu Berkembang, Petani Kopsa-M Nyatakan Sikap
etalase, Minggu, 24 Oktober 2021
Lions Clubs Pekanbaru Gelar Peace Poster Contest

Politik
Selasa, 26 Oktober 2021
Ketua PC GPK Siak Zulfaini jadi Formatur dari DPC
Senin, 25 Oktober 2021
Parpol Didorong Ringankan Beban Masyarakat
Rabu, 13 Oktober 2021
Pengamat Sebut Dualisme Partai Terjadi karena Sistem Politik

Hukum
Minggu, 24 Oktober 2021
Luruskan Isu Berkembang, Petani Kopsa-M Nyatakan Sikap
Selasa, 19 Oktober 2021
Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp700 Juta
Selasa, 19 Oktober 2021
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin Perkebunan

OTOMOTIF
otomotif, Senin, 25 Oktober 2021
Ini Mobil yang Diprediksi Jadi Tren Tahun Depan
otomotif, Jumat, 22 Oktober 2021
Honda Akan Luncurkan Mobil Baru di GIIAS 2021
otomotif, Selasa, 19 Oktober 2021
Perluas Pasar di Sumatera, Dealer MG Motor Hadir di Pekanbaru

OTOMOTIF

ZONA RIAU
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
Ibu Ditemukan Gantung Diri, Sang Anak Tak Makan 4 Hari
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
1.685.485 Warga Riau Sudah Divaksin Dosis Pertama
pekanbaru, Senin, 25 Oktober 2021
Badan Jalan Lobak Pekanbaru Amblas

ETALASE
etalase, Senin, 25 Oktober 2021
Inilah Pemenang Peace Poster Contest 2021
etalase, Minggu, 24 Oktober 2021
Lions Clubs Pekanbaru Gelar Peace Poster Contest
etalase, Minggu, 24 Oktober 2021
Ricky Tak Percaya Dapat Mobil