8 Rabiul Akhir 1442 H / Selasa, 24 November 2020
Ketua KPK Ungkap Ongkos Pilkada Bisa Puluhan Miliar
politik | Selasa, 20 Oktober 2020
Editor : wisly | Penulis : vivanews.com

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tingginya biaya pilkada yang harus dikeluarkan calon dapat menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.

“Sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” ujar Firli dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Selasa, 20 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil survei benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, ditemukan bahwa potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur. 

Sumbangan donatur, sebagai pengusaha, memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis.

“Hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” ungkapnya.

“Hadirnya donatur disebabkan adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai pilkada,” tuturnya.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. 

“Jadi wawancara indepth interview ada yang ngomong Rp5-10 miliar, tapi ada juga yang ngomong 'kalau mau ideal pak, menang jadi pilkada itu bupati, wali kota setidaknya punya uang ngantongin Rp65 miliar’,” ungkapnya.

Banyak kepala daerah yang kemudian tersangkut tindak pidana korupsi. Hingga Juli 2020, ada 21 gubernur dan 122 bupati/wali kota/wakil terjerat korupsi yang ditangani oleh KPK. Atas dasar itu, KPK mengimbau pentingnya pilkada berintegritas, yakni pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bebas benturan kepentingan.*




Artikel Terbaru
meranti, Selasa, 24 November 2020
Bhabinkamtibmas Kelurahan Selatpanjang Barat Polsek Tebing Tinggi,.

meranti, Selasa, 24 November 2020
Tingginya biaya upah angkut di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak.

nasional, Senin, 23 November 2020
Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2020 baru mencapai 69%.

dumai, Senin, 23 November 2020
Update perkembangan Covid-19 Kota Dumai hingga Minggu (22/11/2020).

politik, Senin, 23 November 2020
Pandemi Covid-19 memaksa sejumlah kegiatan dilakukan dengan metode.

pekanbaru, Senin, 23 November 2020
Meningkat lagi, kali ini Provinsi Riau kembali ada tambahan 113 kasus.

siak, Senin, 23 November 2020
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, H Arfan Usman menyerahkan.

dunia, Senin, 23 November 2020
Utusan khusus Organisasi Kesehatan Dunia untuk Covid-19 mengkritik.

kampar, Senin, 23 November 2020
Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH menghadiri acara Jonguok.

inhu, Senin, 23 November 2020
Jumlah pasien suspek Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang.

Otomotif