25 Rajab 1442 H / Selasa, 9 Maret 2021
Pilkada Meranti, Kuasa Hukum Mahmuzin - Nuriman Lengkapi Bukti Laporan ke MK
politik | Rabu, 6 Januari 2021
Editor : wisly | Penulis : Ali
foto: ist

SELATPANJANG - Proses hukum sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti terus bergulir. Setelah mendaftarkan laporan ke Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring, Senin (21/12/2020) lalu, tim kuasa hukum melengkapi bukti-bukti.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum pasangan calon Bupati Kepulauan Meranti nomor urut 3, Henri Zanita, SH, MH, Selasa (5/1/2021).

“Untuk proses permohonan yang kita masukkan ke MK, berkas fisik sudah kita serahkan serta 13 bukti. Pihak MK menyampaikan kepada kita bahwa pada 18 Januari 2021 akan diregistrasi,” ungkap Henri Zanita.

Ditambahkan, dalam laporan disampaikan proses Pilkada Kepulauan Meranti bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) dan bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wirausaha Mandiri) oleh pasangan calon nomor urut 1, M. Adil - Asmar pada saat minggu tenang.

Pembagian kartu tersebut terjadi di seluruh kecamatan dan melibatkan oknum kepala desa. Dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), calon pemilih dijanjikan jika memilih pasangan calon nomor urut 1, dan pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama lima tahun. Sedangkan pembagian Kartu Meranti Maju (Kartu Wirausaha Mandiri) diiringi dengan janji jika yang bersangkutan memilih calon nomor urut 1, dan pasangan itu menang, pemilik kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp7.000.000.

Sementara itu, Darulhuda, SH, S.Pd, M. Pd, MH memaparkan dalam laporan ke MK juga dibeberkan adanya keterlibatan oknum kepala desa dalam membagikan kartu tersebut.

“Kita berharap, dalam rangka menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi,  dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah Konstitusi menggali keadilan dengan menilai dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D (1) UUD 1945,” ungkap Darulhuda.

Sebelumnya dugaan politik uang ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kepulauan Meranti dan saat ini dalam proses penyidikan.

“Laporan ke Bawaslu sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan dengan batas waktu 14 hari kerja. Saksi-saksi sebagian besar sudah memenuhi panggilan penyidik Gakkumdu. Kita tetap pantau perkembangan proses ini,” tutup Darulhuda.*




Artikel Terbaru
dumai, Selasa, 9 Maret 2021
Guna mendukung program visi dan misi Gubernur Riau dalam bidang.

pekanbaru, Selasa, 9 Maret 2021
Sekolah Tatap Muka (STM) sudah dilakukan di lebih 100 sekolah negeri.

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
PNS dilarang bepergian ke luar kota selama libur panjang saat masa.

meranti, Selasa, 9 Maret 2021
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memprioritaskan guru atau.

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

pekanbaru, Selasa, 9 Maret 2021
Kebakaran terjadi di sebuah rumah bulatan di Jalan Pembina Ujung, RT.

pelalawan, Selasa, 9 Maret 2021
Bupati Pelalawan, HM Harris bersama Ketua PWI Pelalawan, Zulhamsyah.

inhu, Selasa, 9 Maret 2021
Masyarakat dan pekerja yang berasal dari Desa Rimpian dan sekitarnya,.

bengkalis, Selasa, 9 Maret 2021
Bupati Bengkalis, Kasmarni dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari).

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia.

Otomotif