25 Rajab 1442 H / Selasa, 9 Maret 2021
Pemilu dan Pilkada Serentak Paling Mungkin di 2026 atau 2027
politik | Kamis, 14 Januari 2021
Editor : wisly | Penulis : merdeka.com
ilustrasi


JAKARTA - Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengkritik rencana penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2024. Pilkada akan sekaligus digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada November 2024 nanti.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Artinya, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2017 (101 daerah) dan 2018 (170 daerah), yang akan berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, tidak akan diselenggarakan pilkada di daerahnya pada tahun tersebut. Sedangkan kepala daerah hasil pemilihan 2020 hanya akan menjabat sampai tahun 2024.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus menegaskan, pihaknya saat ini masih sedang membahas RUU Pemilu yang sekarang berada di Baleg DPR. Dikatakannya, belum ada keputusan bahwa pilkada serentak berbarengan pemilu nasional pada 2024.

"RUU pemilu itu adalah tentang Pilpres, DPD, DPR, Pilkada dan DPRD Kabupaten kota provinsi, RUU itu sedang ada di Baleg, kita belum ada membahas kapan pelaksanaan apakah Pilkada di 2024, belum kita dibicarakan apalagi diputuskan," katanya, Kamis (14/1).

Dijelaskannya, yang jadi pertimbangan Komisi II adalah tetap mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di situ menyatakan bahwa keserentakan itu adalah Pilpres, DPR, DPD yang dilakukan di 2024.

"Yang jelas bahwa pemilu 2024 tetap dilaksanakan Pilpres, DPR, DPD namanya adalah pemilu nasional, kemudian adalagi pemilu lokal, apakah Pilkada sajakah atau Pilkada bareng dengan DPRD Kabupaten kota dan provinsi, pilihan 2 itu belum kita bicarakan serius tapi itu bagian dari wacana," tuturnya.

Menurutnya, pilkada serentak bervariasi pemilu nasional paling mungkin dilaksanakan pada 2026 atau 2027. Sebab, kepala daerah terpilih di Pilkada 2020 baru berakhir masa jabatan di 2026. Kemudian, kepala daerah dari hasil pemilihan Pilkada 2017 juga akan berakhir di 2022 atau 2023.

"Makanya diperkirakan pelaksanaan Pilkada itu akan dilakukan pada 2022 atau 2023, goalnya (serentak bareng pemilu nasional) nanti diperkirakan antara 2026 atau 2027, jadi artinya resikonya itu yang paling kecil itu bukan di 2024 tetapi 2026 atau 2027," ucapnya.

Guspardi menambahkan, pihaknya juga mempertimbangkan permasalahan kekosongan jabatan atau adanya Plt. Kemudian, lelahnya petugas KPPS bila pilkada serentak berbarengan pemilu nasional.

"Itu juga bagian yang kita pikirkan, bagian yang kita pikirkan, jadi kelelahan (KPPS), makanya yang kita tegaskan itu kita mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, keserentakan itu di tiga komponen, Pilpres, DPR dan DPD," ungkapnya.*
 




Artikel Terbaru
dumai, Selasa, 9 Maret 2021
Guna mendukung program visi dan misi Gubernur Riau dalam bidang.

pekanbaru, Selasa, 9 Maret 2021
Sekolah Tatap Muka (STM) sudah dilakukan di lebih 100 sekolah negeri.

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
PNS dilarang bepergian ke luar kota selama libur panjang saat masa.

meranti, Selasa, 9 Maret 2021
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memprioritaskan guru atau.

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

pekanbaru, Selasa, 9 Maret 2021
Kebakaran terjadi di sebuah rumah bulatan di Jalan Pembina Ujung, RT.

pelalawan, Selasa, 9 Maret 2021
Bupati Pelalawan, HM Harris bersama Ketua PWI Pelalawan, Zulhamsyah.

inhu, Selasa, 9 Maret 2021
Masyarakat dan pekerja yang berasal dari Desa Rimpian dan sekitarnya,.

bengkalis, Selasa, 9 Maret 2021
Bupati Bengkalis, Kasmarni dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari).

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia.

Otomotif