25 Rajab 1442 H / Selasa, 9 Maret 2021
Sah Jadi Kapolri, DPR Minta Komjen Listyo Tak Jadi Alat Politik
nasional | Rabu, 20 Januari 2021
Editor : putrajaya | Penulis : Putra
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA – Anggota DPR meminta Polri dibawah kepemimpinan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui menjadi Kapolri, nantinyaa tidak menjadi alat politik yang mengakibatkan penegakan hukum tak adil. Sebaliknya, polisi harus bisa berindak netral sebagai penegak hukum milik masyarakat.

"Polisi betul-betul netral sebagai penegak hukum milik masyarakat, bukan sebagai alat pejabat atau seseorang, apalagi sebagai alat kekuasaan," ujar Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut Khairul, Polri hendaknya harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Sehingga nantinya tidak ada anggapan bahwa penegakkan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

"Ke depan tidak boleh lagi ada hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan saya berharap tidak ada lagi kriminalisasi oleh para penyidik, oknum penyidik," ujar Pangeran.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menyorot banyaknya anggota kepolisian yang terkesan tajam ke bawah. Ia meminta Listyo sebagai Kapolri, tak hanya tegas kepada pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.

"Jangan tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang didalam kok tumpul," ujar Benny.

Indonesia, kata Benny, terdiri dari berbagai kelompok dan ragam masyarakat. Sehingga penegakan hukum terdapat kelompok tertentu diharapkannya tak terjadi ketika Listyo menjabat sebagai Kapolri.

Ia ingin penegakan hukum tetap mengutamakan rasa humanis dan keadilan. Dengan tetap mengedepankan hak berserikat dan berpendapat masyarakat.

"Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu hak asasi. Tetap tegakkanlah aturan hukum supaya tidak ada hate speech, hoaks, jangan ada itu," ujar Benny.

Diketahui, Komisi III DPR secara mufakat menyetujui calon kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri ke-25 menggantikan Jenderal Idham Azis. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri.

"Akhirnya, secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan kaporli atas nama Jenderal Polisi Idham Azis M.Si dan menyetujui pengangkatan komjen polisi Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan," ujar Ketua Komisi III DPR Herman Herry, Rabu (20/1). *




Artikel Terbaru
dumai, Selasa, 9 Maret 2021
Guna mendukung program visi dan misi Gubernur Riau dalam bidang.

pekanbaru, Selasa, 9 Maret 2021
Sekolah Tatap Muka (STM) sudah dilakukan di lebih 100 sekolah negeri.

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
PNS dilarang bepergian ke luar kota selama libur panjang saat masa.

meranti, Selasa, 9 Maret 2021
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memprioritaskan guru atau.

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

pekanbaru, Selasa, 9 Maret 2021
Kebakaran terjadi di sebuah rumah bulatan di Jalan Pembina Ujung, RT.

pelalawan, Selasa, 9 Maret 2021
Bupati Pelalawan, HM Harris bersama Ketua PWI Pelalawan, Zulhamsyah.

inhu, Selasa, 9 Maret 2021
Masyarakat dan pekerja yang berasal dari Desa Rimpian dan sekitarnya,.

bengkalis, Selasa, 9 Maret 2021
Bupati Bengkalis, Kasmarni dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari).

nasional, Selasa, 9 Maret 2021
Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia.

Otomotif