28 Sya'ban 1442 H / Minggu, 11 April 2021
AMMK Desak Kejati Riau Usut Tuntas Korupsi Proyek Multiyears di Bengkalis
hukum | Kamis, 4 Maret 2021
Editor : wisly | Penulis : Linda
Unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.(lin)

PEKANBARU -  Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menuntut Keadilan (AMMK) melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (4/3/2021). Mereka menuntut Korps Adhyaksa mengusut tuntas   penanganan dugaan korupsi pada proyek multiyears Kabupaten Bengkalis.

"Kami menuntut Kejati Riau untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran daerah Kabupaten Bengkalis dari 2013 - 2015 dan 2017 - 2019," ujar Koordinator Umum AMMK Riau, Abdul Hanif, saat berorasi di depan Kantor Kejati Riau.

Hanif menilai, perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu masih tebang pilih. Pasalnya,  belum ada ditetapkannya tersangka dari unsur DPRD  Bengkalis, padahal  dalam fakta persidangan, sangat jelas disebutkan ikut menikmati uang hasil korupsi itu.

"Pasca putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap tersangka M. Nasir dan Hobby Siregar (almarhum) dalam kasus korupsi proyek Multiyears Tahun Anggaran 2013-2015, jelas-jelas dalam fakta persidangan dimana ada aliran dana sebesar Rp 2 Milyar dibagikan kepada Anggota DPRD Bengkalis Periode 2009-2014," tandasnya.

Hanif membeberkan,  pihak-pihak dinas dan swasta telah ada putusan incrah di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Multiyears Tahun Anggaran 2013-2015 di Kabupaten Bengkalis. Proyek bernilai  Rp 2.5 triliun ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp475 miliar.

"Dalam fakta persidangan proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis adapun dana mengalir ke mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dan sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Periode 2009-2014," tutur Hanif.

Orang-orang yang dimaksud ialah Indra Gunawan Eet, selaku Wakil Ketua DPRD Bengkalis periode 2009-2014. Ia diduga menerima sebesar Rp 100 juta, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi Jamal Abdillah dan Firzhal Fudhoil.

Berdasarkan fakta persidangan Pengadilan Tipikor Pekanbaru proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, keterangan saksi Remon Kamil, Indra Gunawan Eet menerima uang dari PT. Citra Gading Asritama (PT CGA) sebesar Rp 80.000.000.

Dalam sidang  itu, Indra Gunawan Eet dihadirkan sebagai saksi. Ketika bersaksi, anggota majelis hakim  mengatakan bahwa Indra Gunawan Eet berbelit -belit dan pembengak (pembohong).

Pada pelaksanaan proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan Eet dan Syahrial yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis diduga menemui Triyanto pihak PT Citra Gading Asritama (PT. CGA) di Surabaya untuk mengambil uang Rp1,5 miliar.

Ruby Handoko alias Akok mantan kontraktor dan sekarang Ketua Komisi II membidangi ekonomi dan pembangunan DPRD Bengkalis bersama Syahrial yang juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis Periode 2019-2024 mengaku mendanai  Indra Gunawan Eet  sebesar Rp3,5 miliar untuk menjadikan Indra Gunawan Eet sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024.

"Berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Tajul Mudaris, mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis meminta fee sebesar 4 persen kepada PT Citra Gading Aristama atas pengerjaan proyek Jalan Duri – Sei Pakning," papar Hanif.

Permintaan fee oleh Tajul Mudaris diungkapkan oleh pegawai PT CGA, Triyanto, saat persidangan secara online di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan disepakati 2,5 persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Perbinjangan ini dilakukan di kedai kopi Bengkalis, Kota Pekanbaru pada bulan Februari atau awal Maret tahun 2017, tepatnya satu atau dua minggu, sebelum tanda tangan kontrak proyek.

Selain itu Tajul Mudaris yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis diduga kuat telah bermain anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 atau 2020 lebih kurang Rp12 miliar untuk penanganan Covid 19 yang tidak jelas penggunaannya sehingga perbuatan ini mengakibatkan kerugian Negara dan merugikan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 akan tetapi anggaran tersebut tidak jelas kemana perginya dan kami menduga kuat anggaran tersebut dikorupsi oleh saudara Tajul Mudaris.

Untuk itu, para mahasiswa yang tergabung dalam AMMK itu menuntut 6 tuntutan kepada Kejati Riau diantaranya.

1.  Meminta Kejati Riau untuk mengusut perkara ini dugaan korupsi ini dan jangan tebang pilih dalam menangani perkara korupsi di Kabupaten Bengkalis.

2. Meminta kepada Kejati Riau untuk segera menetapkan status tersangka kepada Indra Gunawan Eet Dkk yang di duga menerima uang proyek multiyears 2013 - 2015 dan 2017 - 2019 Kabupaten. Bengkalis dan segera meminta Kejati Riau untuk melakukan penahanan

3. Meminta kepada Kejati Riau untuk menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan Eet Dkk yang diduga menerima uang suap APBD /"ketok palu“ Kabupaten Bengkalis TA 2012 untuk proyek multiyears tahun 2013 - 2015.

4. Meminta Kejati Riau Mengusut tuntas dugaan aliran dana dan proyek multiyear Kab Bengkalis untuk menjadikan Indra Gunawan Eet sebagai ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019 - 2024. 

5. Meminta Kejati Riau untuk segera menetapkan status tersangka kepada Tajul Mudaris yang diduga menerima uang proyek multiyears 2017 - 2019 Kabupaten Bengkalis dan segera meminta Kejati Riau untuk melakukan penahanan.

6. Meminta Kejati Riau untuk memeriksa saudara Tajul Mudaris selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis karena diduga keras telah melakukan korupsi dana penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 atau 2020.

"Kami berharap Kejati Riau segera memanggil, memeriksa serta menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan Eet dkk yang terlibat suap atau Gratifikasi proyek Multi Years tahun anggaran 2013 - 2015 dan 2017 - 2019," pungkasnya.

Tuntutan para mahasiswa itu diterima oleh Kasubbag Kamdal Kejati Riau, Victor. "Saya terima dan akan saya sampaikan pada pimpinan," tutur Victor. *




Artikel Terbaru
etalase, Minggu, 11 April 2021
Setelah dibentuk berapa bulan lalu, perwakilan pengurus Pejuang Subuh.

bengkalis, Minggu, 11 April 2021
Ikatan Pelajar Riau-Yogyakarta Komisariat Bengkalis (IPRY-KB).

nasional, Minggu, 11 April 2021
Kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Sabtu, 10 April 2021.

pekanbaru, Minggu, 11 April 2021
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membuat Surat Edaran (SE).

nasional, Minggu, 11 April 2021
Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Malang.

huawen, Minggu, 11 April 2021
Ikatan Keluarga Tionghua Selatpanjang dan Sekitarnya (IKTS) dan TITD.

pekanbaru, Minggu, 11 April 2021
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang semakin.

etalase, Minggu, 11 April 2021
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

etalase, Minggu, 11 April 2021
Acara wisuda LXII Strata-1 (S1) dan Pascasarjana XII Universitas.

politik, Minggu, 11 April 2021
Pengurus DPD Partai Era Masyarakat Sejahtera (Partai Emas) Riau yang.

Otomotif