12 Zulqaidah 1442 H / Selasa, 22 Juni 2021
Kejati Riau Stop Pengusutan Dua Kasus Korupsi
hukum | Senin, 19 April 2021
Editor : wislysusanto | Penulis : Linda
ilustrasi

PEKANBARU -  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali menghentikan pengusutan kasus dugaan korupsi. Dua penyelidikan kasus dihentikan, yakni kasus dugaan korupsi Rp84 miliar di PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dan kasus dugaan bagi-bagi jatah proyek di Kabupaten Bengkalis.

Dugaan penyimpangan di PT SPR dihentian karena kasus serupa sudah ditangani oleh instansi lain. "Kasus serupa sudah ditangani instansi," ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Senin (19/4).

Namun, Raharjo enggan menyebutkan instansi apa yang sedang mengusut kasus tersebut. "Sudah diusut instansi lain di Jakarta," ucap Raharjo.

Disebutkan, berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau terhadap PT SPR era Rahman Akil, ditemukan dugaan penyimpangan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Dana sebesar Rp84 miliar mengalir ke sejumlah rekening.

Sementara pegusutan  dugaan bagi-bagi jatah proyek di Bengkalis yang diusut adalah proyek tahun anggaran 2014 hingga 2019. Kejati menyebutkan, tidak ada ditemukan bukti untuk melanjutkan kasus tersebut.

"Kasus bagi-bagi jatah proyek, Kejaksaan Tinggi melalui Bidang Pidsus sudah melakukan puldata dan pulbaket. Tidak tidak ditemukannya alat bukti  sehingga dihentikan pengumpulan datanya," jelas Raharjo.

Pengusutan dugaan korupsi ini berawal dari laporan  ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Laporan dilanjutkan ke Kejati Riau untuk melakukan penyelidikan.

Sebelumya, jaksa penyelidik sudah mengklarifikasi Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Bengkalis, Ardiansyah,  dan anggota DPRD Bengkalis yang juga merupakan Ketua Komisi II, Ruby Handoko alias Akok.

Dalam persidangan kasus suap Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Ardiansyah mengaku pernah mendapat aliran dana dalam pengerjaan proyek Jalan Duri- Sei Pakning Rp650  juta.

Uang itu sebagai fee dari  PT Citra Gading Asritama (CGA) selaku rekanan yang melaksanakan proyek
Jalan Duri-Sei Pakning itu. Di proyek itu, Ardiansyah merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Uang yang diterima telah dikembalikan ke KPK.

Nama Akok juga sempat menghiasi media massa, ketika KPK menggeledah   kantor dan rumah milik Akok di Bengkalis. Dia disebut memberi uang Rp50 juta kepada Tajul Mudaris, mantan Plt Kadis PUPR Bengkalis terkait proyek yang dikerjakan Akok di Kabupaten Bengkalis. 

Dihentikan pengusutan kasus oleh Kajati Riau bukanlah yang pertama. Sebelumnya sejumlah kasus baik dalam proses penyidikan dan penyelidikan juga sudah dihentikan oleh Korps Adhyaksa Riau.

Kasus yang dihentikan dalam proses penyidikan adalah dugaan korupsi  proyek branding iklan Bank Riau Kepri (BRK) tahun 2017-2018 di Garbarata Bandara SSK II Pekanbaru.  Kejati menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) setelah ada pengembalian uang Rp732 juta.

Kejati juga menerbitkan SP3 untuk perkara dugaan korupsi pengadaan video wall senilai Rp4,4 miliar di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan Kota Pekanbaru. Alasan penghentian karena tersangka sudah mengembalikan kerugian negara Rp3,9 miliar dan alat berfungsi. 

Kemudian,  dugaan korupsi pembangunan gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau senilai Rp47,8 miliar.  Alasannya, PT Asuransi Mega Pratam (AMP) telah membayarkan jaminan uang muka kepada PT MRC sebesar Rp4,7 miliar. 

Sementara dalam penyelidikan, kasus yang dihentikan adalah  dugaan korupsi kegiatan peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas-Sungai Kayu Ara di  Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 senilai Rp18 miliar.

Dugaan korupsi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru di Dinas Pendidikan Kuansing 2015-2016. Dugaan korupsi dana hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2017-2018 di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul)  Rp16 miliar.

Dugaan korupsi belanja jasa publikasi dan belanja bahan bakar minyak/gas di Sekretariat DPRD Riau tahun 2017-2019. Dugaan korupsi dana hibah yang diterima UIN Suska Riau dari PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng tahun 2016-2017 sebesar Rp7 miliar.

Ada juga  dugaan korupsi penyimpangan kegiatan dregging/eksploitasi pasir laut secara ilegal di perairan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis oleh PT Global Jaya Maritimindo. Terakhir, dugaan korupsi di PT SPR yang dihentikan karena sudah ditandatangani instansi lain. "Sudah ditangani instansi lain di Jakarta," kata Raharjo. *




Artikel Terbaru
pekanbaru, Selasa, 22 Juni 2021
Perlombaan Sippa Dhamma Samajja (SDS) Tingkat Nasional VIII Tahun.

pekanbaru, Selasa, 22 Juni 2021
Panitia kurban Idul Adha 1442 H/2021 M diminta mentaati protokol.

potensa, Selasa, 22 Juni 2021
Setelah beberapa pekan mengalami penurunan, minggu ini harga tandan.

hukum, Selasa, 22 Juni 2021
Bersama 500 butir pil ekstasi, 19 kilogram sabu asal Malaysia.

etalase, Selasa, 22 Juni 2021
Lulus Program WFD, Siap Bersaing di Dunia Kerja dan Wirausaha

dunia, Selasa, 22 Juni 2021
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan warga yang menolak.

sportainment, Selasa, 22 Juni 2021
Laga Grup B Euro 2020 selesai dimainkan. Hasilnya, Belgia melaju.

rohul, Selasa, 22 Juni 2021
Tiga dari 16 kecamatan di Rokan Hulu (Rohul) saat ini masih masuk.

pekanbaru, Selasa, 22 Juni 2021
Satuan Polisi Militer (Satpom) Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin.

pekanbaru, Selasa, 22 Juni 2021
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir.

Otomotif