Isu kesetaraan gender sudah ada sejak zaman kolonial. Jika pada zaman kolonial, Kartini berjuang agar perempuan Indonesia memiliki kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Di masa sekarang, kartini milenial ada yang berjuang di kursi legislatif, ada yang berjuang sebagai petinggi institusi pemerintah atau swasta dan tenaga professional lainnya.

Ibu Kartini berjuang menyuarakan aspirasinya melalui surat-suratnya yang ditulis kepada sahabat penanya hingga akhirnya dikumpulkan dan dimuat dalam sebuah buku  dengan judul “Door Duisternis Tot Licht“, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang“. Setiap tanggal 21 April atau bertepatan dengan hari lahirnya Raden Ajeng Kartini, kita mengenang sosok perempuan tangguh yang berjuang dalam gelapnya kehidupan perempuan saat itu. Dengan usaha dan kegigihannya beliau berhasil membawa cahaya terang terhadap kesetaran perempuan saat ini, sehingga dapat kita temui sekarang perempuan dapat bebas atau setara dengan lelaki dalam meraih pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.

Menjawab cita-cita Ibu Kartini
Pada masa hidup Kartini, perempuan dilarang bersekolah dan memperoleh pendidikan. Namun perempuan saat ini sudah memperoleh kesetaraan dengan kaum laki-laki di bidang pendidikan. Angka partisipasi murni (APM) perempuan untuk tingkat SMA pada tahun 2018 sebesar  67,25, sedangkan APM laki-laki sebesar 60,03. APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki (lebih dari 100) merupakan prestasi bagi perempuan Riau dalam mengejar ketertinggalannya dalam aspek pendidikan pada level yang lebih tinggi. Kartini milenial bisa mengecap pendidikan hingga doktoral bahkan tidak sedikit yang sudah menjadi professor.

Selain pendidikan, Ibu Kartini mengkritisi perempuan yang saat itu dilarang bekerja. Hal yang berbeda jika kita lihat keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan satu abad berikutnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2018 di Provinsi Riau sekitar 53,30 persen, angka yang jauh lebih kecil dari TPAK laki-laki yang sebesar 85,94 persen, namun angka ini semakin meningkat setiap tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa bidang pekerjaan masih didominasi laki-laki yang memiliki fisik yang kuat misalnya di sektor/bidang pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi dan era industrialisasi, perempuan saat ini dipekerjakan sebagai tenaga professional, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan antara lain sebagai manajer atau pengambil keputusan dan bidang pekerjaan lainnya dengan persentase sebesar 53,67 persen (2017).

Peran dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan didukung tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Sepertiga dari seluruh perempuan yang bekerja berhasil menyelesaikan pendidikan setingkat universitas. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan yang berkualitas dapat menjadi nilai tawar terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan.

Kesetaraan gender
Sustainable  Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk melanjutkan dan menyempurnakan program pembangunan sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) yang telah selesai pada tahun 2015. Target pembangunan yang tercantum dalam SDGs diharapkan dapat tercapai di tahun 2030. Satu terobosan yang dilakukan dalam SDGs adalah menempatkan penduduk sebagai pelaku aktif dan tujuan akhir pembangunan. Prinsip yang diusung SDGs yaitu No One Should Left Behind, telah menempatkan kaum perempuan sebagai kelompok yang mendapat perhatian penuh.

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan SDGs yang kelima atau SDG5 dengan indikatornya menargetkan jaminan partisipasi penuh dan efektif  dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

Data BPS menunjukkan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Riau tahun 2017 sebesar 88,17.  Tertinggi Kota Pekanbaru 92,86 dan terendah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 81,80. IPG menunjukkan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak nilai dengan 100, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Riau tahun 2017 adalah sebesar 75,36. IDG Terendah di Kabupaten Siak dan tertinggi di Kota Pekanbaru. Kita patut bangga dan mengapresiasi peran perempuan dalam bekerja membantu perekonomian rumah tangganya. Sumbangan pendapatan tenaga kerja perempuan mampu memberi andil sebesar 28,13 persen terhadap pendapatan penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja.

Perempuan yang berpartisipasi di bidang pemerintahan di Provinsi Riau pada tahun 2018 sebanyak 8.805 orang atau hampir 53 persen dari jumlah pegawai di Provinsi Riau. Peran perempuan juga menduduki beberapa posisi tertinggi di institusi pemerintahan. Jika kita lihat yang menduduki kursi kabinet saat ini, beberapa perempuan menjabat sebagai menteri, sebut saja Sri Mulyani Indrawati dan Susi Pudjiastuti.

Keterlibatan perempuan di bidang politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan.  Meski begitu, persoalan ketimpangan gender masih terlihat jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat. Peran perempuan di legislatif tercatat sebanyak 28 persen yang menduduki kursi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Riau pada tahun 2018. Angka ini sudah cukup tinggi namun masih belum memenuhi angka keterwakilan perempuan di legislatif yaitu minimal 30 persen seperti yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur pendirian Partai Politik harus menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Hadirnya perempuan sebagai anggota dewan terhormat menjadi penting karena kehadiran mereka dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan kontribusi keberpihakan terhadap kaum perempuan khususnya kesetaraan gender dan diharapkan suara aspiasi perempuan dapat membawa perubahan terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan lembaga publik.

Peneliti  dari University of Western Australia, Ella S. Prihatini melalui tirto.id mengatakan bahwa sulitnya partai politik mendapatkan kandidat perempuan yang potensial untuk memenangkan pemilu legislatif. Alasannya karena perempuan lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan karier politiknya. Selain adanya hambatan budaya, agama, dan sosial, politisi perempuan sulit mendapat tempat di parlemen karena kurang mendapat pelatihan politik, modal sosial serta dana kampanye. Dengan persiapan yang matang melalui kapasitas diri dan kompetensi dalam berpolitik yang mumpuni dapat dijadikan langkah awal dalam memenangkan pemilu legislatif dari kaum laki-laki di parlemen, selain aktif dalam kepengurusan partai politik.

Jika melihat euforia pemilihan umum calon legislatif (caleg) tahun 2019, persentase caleg perempuan kemungkinan bertambah seiring dengan meningkatnya minat kaum milenial perempuan terjun ke dunia politik, Ini tercermin dari banyaknya baliho dan spanduk caleg perempuan. Kita lihat saja nanti hasil perhitungan KPU, apakah perempuan bisa memenuhi porsi anggota legislatif minimal 30 persen atau kaum laki-laki masih mendominasi kursi anggota dewan. *

Penulis:  Yuhestia Rosalin, Statistisi Ahli di Staf BPS Provinsi Riau, Jl. Patimura No.12, Pekanbaru.