PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai gagal memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. Evaluasi mencakup kinerja manajemen, tata kelola, hingga efisiensi belanja operasional.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara terbuka menyoroti kondisi sejumlah BUMD yang justru dinilai menjadi beban keuangan daerah. Menurutnya, BUMD seharusnya berperan sebagai motor penggerak ekonomi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebaliknya.

"Seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis,” tegas SF Hariyanto belum lama ini.

Baca :

• » Petani Sawit Kalimantan Pelajari Praktik Budidaya Berkelanjutan di Riau
• » Pemprov Riau Siapkan SIGMA untuk TPP ASN Berbasis Kinerja
• » Wali Kota Dumai Buka Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Perizinan dan Tata Kelola RSUD

Dikatakannya, hasil penilaian sementara menunjukkan ketidakseimbangan serius antara struktur organisasi dan kinerja keuangan di tubuh BUMD. Penambahan jabatan serta biaya operasional yang tidak diiringi peningkatan pendapatan dinilai sebagai praktik yang tidak sehat dan mengancam keberlanjutan perusahaan daerah.

"Masalah inilah yang harus kita selesaikan ke depan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme jajaran direksi dalam menjalankan amanah. Para pimpinan BUMD diminta fokus pada peningkatan kinerja dan hasil nyata, bukan justru menambah beban biaya sejak awal.

"Saya berharap direkturnya itu bisa bekerja dengan baik. Bukan belum apa-apa, malah minta beli mobil. Kalau begitu, gimana mau maju pendapatan dan hasilnya," tegasnya.*