JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memastikan tidak ada perombakan kabinet atau reshuffle menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Bulan puasa diperkirakan akan jatuh pada pertengahan Februari.

Menurut Prasetyo, isu reshuffle dalam waktu dekat telah berulang kali dia bantah. "Enggak ada reshuffle," kata politikus Partai Gerindra ini di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Pemerintah, kata dia, sedang berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di bulan Ramadan dan Lebaran, khususnya masyarakat miskin dan miskin ekstrem. "Kami memberikan stimulus-stimulus dalam bentuk diskon-diskon, baik tiket kereta api, tiket pesawat, tiket penyeberangan, dan semua semata-mata untuk membantu meringankan semua masyarakat," tuturnya.

Baca :

• » Lapas Kelas IIA Pekanbaru Pastikan Pengusulan Hak Integrasi Napi dan Anak Binaan Sesuai Aturan
• » Pemko Pekanbaru Pastikan Penertiban Tiang Reklame Berlanjut
• » Dinas PUPR Meranti Pastikan Pembangunan Duiker Alahair Dapat Dipertanggungjawabkan

Prasetyo berkata berbagai stimulus tersebut salah satunya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia berharap bantuan diskon di bulan Ramadan dapat membantu perputaran uang di masyarakat.

Selain itu, Prasetyo berujar, pemerintah juga terus berkoordinasi untuk memastikan kelayakan jalan menjelang libur Lebaran. Apalagi, kata dia, saat ini masih ada jalan-jalan berlubang yang rawan mengakibatkan kecelakaan.

Isu reshuffle sebelumnya telah dibantah anggota kaninet Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar media tidak membahas tentang isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Menurutnya, reshuffle merupakan isu buatan yang diramaikan di media massa dan media sosial saja.

Pigai meyakini belum ada agenda penyusunan ulang anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ia mengatakan, jika Prasetyo sudah menampik isu itu maka bisa dipastikan tidak akan ada reshuffle. “Mensesneg mengatakan tidak ada. Berarti tidak mungkin akan ada, karena ini menyangkut integritas atas pernyataan,” ujarnya di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 2 Februari 2026.  

Pigai juga mengaku bahwa dia tidak mengetahui tentang isu tersebut. Dia lantas meminta media untuk tidak memainkan narasi reshuffle kabinet, karena dianggap tidak menghargai informasi yang disampaikan Istana.

Pigai menganggap ucapan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai pernyataan resmi dari pemimpin negara Indonesia. “Wartawan jangan goreng-goreng itu lagi. Itu kan sama dengan tidak menghormati pernyataan dari pemimpin negara,” ungkapnya.*