BAGANSIAPIAPI - Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dari Fraksi PKB, Muhammad Syah Padri, ST, M.I.Kom, melaksanakan Reses Tahap II di dua titik, yakni Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Jumat (21/8) siang.

Reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat sesuai daerah pemilihan.

Datuk Penghulu Serusa, Jumino, mewakili masyarakat menyampaikan keluhan utama terkait kondisi jalan lintas Serusa menuju Kecamatan Sinaboi yang belum diaspal. Menurutnya, debu dari kendaraan yang melintas setiap hari masuk ke rumah warga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan.

Baca :

• » Reses DPRD Riau, Munawar Syahputra Serap Aspirasi Warga Soal Banjir hingga UMKM
• » Minta Maaf, Travel Umrah Detofa Janji Kembalikan Uang Jemaah Bertahap
• » Tahapan Pilpeng Serentak Tahap I Dimulai, Ini Pesan Bupati Rohil

"Tiap hari masyarakat menyapu membersihkan debu yang masuk ke rumah akibat mobilitas kendaraan dari Bagansiapiapi–Sinaboi," ujar Jumino.

Ia berharap agar pemerintah daerah segera mengaspal jalan tersebut sehingga masyarakat tidak lagi terganggu oleh debu beterbangan. "Harapan kami, jalan lintas Serusa bisa secepatnya diaspal agar debu tidak masuk ke rumah warga," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Muhammad Syah Padri menegaskan bahwa kedatangannya dalam reses merupakan amanat undang-undang untuk menjumpai konstituen. Reses Tahap II ini berlangsung selama lima hari, mulai 21 hingga 25 Agustus 2026, dengan fokus mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Syah Padri mengakui bahwa masalah pembangunan, khususnya di daerah pesisir, menjadi perhatian serius meski terkendala keterbatasan anggaran. "Semangat pembangunan tetap ada, namun karena anggaran terbatas, beberapa program harus tertunda," jelasnya.

Selain masalah jalan, masyarakat juga mengusulkan penerangan jalan umum untuk mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas. Kerusakan jalan menuju Sinaboi disebut sudah parah, sehingga debu berterbangan dan mengganggu kenyamanan warga.

Syah Padri berjanji akan berkoordinasi dengan pihak PUPR Provinsi agar perbaikan jalan bisa secepatnya dilakukan. Sementara untuk penerangan jalan, ia akan meminta Dinas Perhubungan melakukan pengecekan di titik-titik rawan kecelakaan dan kriminalitas.*