PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyiapkan penerapan Aplikasi SIGMA sebagai instrumen pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Nantinya menjadi salah satu dasar dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA sekaligus Pembahasan Distribusi atau Penataan Tenaga Akuntansi yang digelar Pemprov Riau, pada Senin (5/10/2026).

Usai rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, penerapan SIGMA merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengukur dan mengoptimalkan potensi ASN secara lebih objektif.

Baca :

• » 4.806 Titik Panas di Sumatera, Sumsel Terbanyak dan Riau 16
• » Kabut Asap Menebal, Pertamina Dumai Bagikan Masker, Siswa Dipulangkan Lebih Awal
• » Petani Sawit Kalimantan Pelajari Praktik Budidaya Berkelanjutan di Riau

Menurutnya, setiap ASN harus memiliki ukuran kinerja yang jelas sehingga pemberian kepercayaan maupun hak pegawai dapat dilakukan secara adil.

"Rapat ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagaimana arahan Pak Gubernur, untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta," ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau perlu menyiapkan instrumen pengukuran yang mampu memetakan beban kerja sekaligus mengukur hasil kerja setiap ASN. Langkah tersebut dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mengidentifikasi beban kerja yang akan dibagi kepada pejabat struktural maupun fungsional.

Syahrial menyebut perubahan komposisi birokrasi saat ini membuat pengukuran kinerja ASN fungsional menjadi semakin penting. Sebab, posisi fungsional kini lebih dominan dibandingkan struktural.

"Kalau dulu kita lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit, fungsional yang diperbesar. Dan fungsional, sebagian ASN kita mungkin menganggap sesuatu yang secara pertanggungjawaban itu tidak mutlak bagi dia," jelasnya.

Karena itu, Pemprov Riau akan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap pekerjaan fungsional. Hasil pekerjaan tersebut kemudian akan dihitung dan didigitalisasi melalui Aplikasi SIGMA.

"Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan," katanya.

Melalui sistem digital tersebut, setiap aktivitas ASN akan tercatat dan dapat menjadi bagian dari penilaian kinerja. Kehadiran pegawai akan terukur melalui sistem absensi biometrik, sementara hasil pekerjaan diunggah ke dalam sistem untuk kemudian dinilai berdasarkan bobot yang telah ditetapkan.

"Dengan digitalisasi kita memaksa semua orang berada di dalam sistem. Kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja, ya dia upload hasil kerjanya. Dan itu yang akan dibobot," tegasnya.

Dengan mekanisme tersebut, Syahrial menegaskan bahwa kinerja ASN diharapkan tidak hanya tercatat, tetapi juga dihargai dan menjadi dasar pemberian hak pegawai.

"Jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui dan kemudian diberikan haknya," tambahnya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Riau akan meminta masing-masing OPD menyampaikan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menunjuk Ketua Tim. BKD selanjutnya akan melakukan pembaruan terhadap aplikasi, sekaligus menyiapkan sistem pengawasan agar penerapan SIGMA dapat berjalan secara terukur.

Pemprov Riau juga membuka kemungkinan melakukan penyesuaian regulasi, termasuk perubahan Peraturan Gubernur (Pergub), apabila diperlukan untuk mendukung penerapan sistem tersebut.

"Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidak di dua bulan terakhir di tahun ini," pungkas Syahrial.*