BALI – Pemerintah Indonesia masih mengevaluasi penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan pencampuran biodiesel tersebut tidak mengganggu keberlanjutan industri kelapa sawit nasional maupun ketahanan pasokan bahan baku.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat terkait mandatori biodiesel 2027 pekan depan. Pertemuan tersebut membahas evaluasi menyeluruh sekaligus pematangan proyeksi kebijakan energi hijau tahun depan.

“Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujarnya.

Baca :

• » Plt Gubri Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak Diperkuat Lewat Perda
• » Dinkes Rohil Tinjau Lapas Bagansiapiapi
• » Wako Agung Tinjau Drainase Meluap di Jalan Arifin Achmad

Eniya mengakui adanya kekhawatiran penerapan B50 akan mengurangi ketersediaan bahan baku (feedstock) bagi industri kelapa sawit, terutama untuk kebutuhan ekspor. Namun, berdasarkan perhitungan pemerintah, pasokan bahan baku dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mandatori biodiesel hingga 2027.

Dengan demikian, kebutuhan domestik diharapkan tetap terpenuhi tanpa menghambat aktivitas ekspor minyak sawit Indonesia.

Meski demikian, pemerintah masih mencermati berbagai risiko yang berpotensi muncul dari penerapan B50. Eniya menegaskan, penentuan kadar campuran biodiesel tahun depan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

“Saya masih punya waktu satu bulan,” ungkapnya.

Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik tercatat mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter.

Eniya juga menjelaskan, insentif biodiesel saat ini masih difokuskan pada sektor public service obligation (PSO). Sementara itu, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO turut menunjukkan peningkatan.

Di sisi lain, kalangan akademisi mengingatkan bahwa penerapan B50 perlu disertai instrumen mitigasi agar pencapaian target energi nasional tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara maupun neraca perdagangan.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif periode 2027–2030. Menurutnya, penerapan bauran B50 dengan skema mandatori tetap (fixed mandate) berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.

Namun, kebijakan tersebut juga memiliki dua konsekuensi utama. Pertama, berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) akibat meningkatnya penyerapan bahan baku untuk kebutuhan domestik. Kedua, meningkatnya beban insentif selisih harga biodiesel, khususnya untuk sektor PSO.

“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” papar Achmad.

Ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan B50 yang lebih adaptif dengan dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan. Melalui mekanisme tersebut, tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar dan kondisi ketersediaan bahan baku.

Menurutnya, pendekatan adaptif diperlukan agar penyaluran biodiesel dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara maupun mengurangi daya saing ekspor industri kelapa sawit nasional. (Lin)