PEKANBARU - Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai, PT Pelindo Regional I Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri, perbankan, dan pelaku usaha resmi meluncurkan Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai. Langkah menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus mendukung konektivitas ekonomi Indonesia–Malaysia melalui jalur pelayaran internasional.

Peresmian yang berlangsung pada 1 Juli 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas implementasi sistem pembayaran digital yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH) di salah satu pintu gerbang strategis Provinsi Riau.

Pelabuhan Penumpang Dumai memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung langsung Indonesia dengan Malaysia melalui rute pelayaran Dumai–Melaka, Dumai–Port Dickson, dan Dumai–Muar. Keberadaan pelabuhan ini juga menjadi pintu utama masuknya wisatawan mancanegara ke Riau.

Baca :

• » Paripurna DPRD Dumai, Wawako Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi Terkait APBD 2025
• » Bus Terjun ke Jurang di Pakistan, 40 Orang Tewas
• » DPRD Dumai Sahkan Enam Kelurahan Baru, Pemekaran Diyakini Tingkatkan Kualitas Layanan

Sepanjang 2025, jumlah wisatawan asing yang masuk melalui Pelabuhan Penumpang Dumai mencapai 15.177 orang, meningkat 11,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 87 persen di antaranya merupakan wisatawan asal Malaysia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengatakan penerapan pembayaran non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai merupakan bagian dari transformasi layanan publik yang lebih modern sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, digitalisasi pembayaran tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, tetapi juga mendukung sektor pariwisata, UMKM, serta mobilitas masyarakat lintas negara.

"Peluncuran Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai merupakan bukti nyata sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, Pelindo, perbankan, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital," sebutnya.

Melalui implementasi pembayaran non tunai pada gate pass penumpang dan kendaraan, sambungnya, serta pembayaran tiket ferry internasional berbasis QRIS Antarnegara, inisiatif ini diharapkan memperluas akseptasi pembayaran digital sekaligus memperkuat peran Dumai sebagai gerbang konektivitas ekonomi Indonesia–Malaysia.

Dalam implementasinya, digitalisasi pembayaran di Pelabuhan Penumpang Dumai mencakup tiga layanan utama, yakni pembayaran gate pass kendaraan, pas masuk terminal penumpang, serta tiket ferry internasional yang seluruhnya dapat dilakukan menggunakan QRIS Antarnegara.

"Dengan sistem tersebut, masyarakat maupun wisatawan asing dapat menikmati layanan pembayaran yang lebih praktis, aman, dan terintegrasi mulai dari pintu masuk hingga keberangkatan," terangnya.

Di sisi lain, penggunaan QRIS Antarnegara di Provinsi Riau juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hingga Caturwulan I 2026, nilai transaksi QRIS Antarnegara mencapai Rp18,64 miliar, melonjak 202 persen secara tahunan. Transaksi tersebut didominasi oleh wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke Riau.

Secara nasional, QRIS terus mencatat perkembangan pesat. Hingga Mei 2026, transaksi QRIS telah mencapai 10,18 miliar transaksi, digunakan oleh 64,34 juta pengguna dan 46,60 juta merchant, dengan sekitar 93,2 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Sementara di Provinsi Riau, lebih dari 1 juta merchant dan 1,2 juta pengguna telah memanfaatkan QRIS. Hingga Mei 2026, volume transaksi QRIS di daerah ini mencapai 64,9 juta transaksi.

Bank Indonesia menilai QRIS kini bukan sekadar alat pembayaran digital, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan pencatatan transaksi secara elektronik, serta membuka akses terhadap berbagai layanan keuangan digital.

Melalui peresmian Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai, Bank Indonesia berharap model layanan publik berbasis pembayaran digital ini dapat diterapkan di berbagai titik strategis lainnya di Provinsi Riau.

Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Riau sebagai pusat konektivitas dan transaksi ekonomi digital lintas negara yang modern, inklusif, dan berdaya saing.*