PEKANBARU – Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak ingin pemberantasan narkoba hanya berujung pada penangkapan pelaku. Pembenahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi sasaran untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, terutama di kawasan yang selama ini rawan dimanfaatkan jaringan bandar.

Salah satu upaya tersebut dilakukan di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan Pekanbaru. Warga dibekali keterampilan hidup (life skill) dan didorong mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki sumber penghasilan legal serta tidak mudah direkrut jaringan narkoba.

Program tersebut diwujudkan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar yang digelar Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini melibatkan BNN, Polda Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan masyarakat setempat.

Baca :

• » 256 Pasangan Meriahkan Turnamen Domino Bupati Inhu Cup
• » Dari Bangku Biologi ke Lantai Bor: Langkah Pertama Wirandi di Dunia Migas
• » Di Balik Canting: Kisah Putri Tujuh dan Mimpi yang Terus Bertumbuh

Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Drs Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, mengatakan, penanganan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.

Penindakan terhadap pelaku merupakan bagian hilir, sementara sumber persoalan yang memungkinkan jaringan narkoba terus berkembang juga harus dihentikan.

Ia mengibaratkan penanganan narkoba selama ini seperti memadamkan kebakaran. Ketika pelaku ditangkap, peredaran narkoba bisa kembali muncul jika faktor yang melatarbelakanginya tidak dibenahi.

"Jadi, kita tidak ingin sebagai pemadam kebakaran saja. Di sini kita menyumbat di hulunya. Saya selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat bekerja tidak hanya di hulu dan hilir. Di hulunya kita memberikan edukasi dan literasi, di hilirnya kita melakukan pembinaan dengan cara pemberdayaan alternatif," ujarnya.

Menurut Aldrin, pemberdayaan alternatif dilakukan melalui bimbingan teknis keterampilan hidup (life skill). Program tersebut tidak sekadar memberikan keterampilan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan pola hidup masyarakat agar beralih dari aktivitas melanggar hukum menuju kegiatan produktif dan legal.

"Yang dulunya pola hidupnya adalah melakukan kejahatan, saat ini kita ubah pola hidupnya. Kalau berdagang, yang legal, tidak yang ilegal atau yang melanggar hukum, sehingga pola hidupnya baik dan akan lebih baik lagi," jelasnya.

Aldrin menyebutkan, sasaran pemberdayaan di Kampung Dalam meliputi mantan penyalahguna narkoba, pecandu atau mereka yang sedang menjalani rehabilitasi, masyarakat yang rentan terhadap narkoba, serta warga kurang mampu.

Kelompok tersebut menjadi perhatian karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya pekerjaan dapat dimanfaatkan bandar narkoba untuk merekrut warga sebagai kurir maupun bagian dari jaringan distribusi narkotika.

Karena itu, BNN mendorong warga memiliki keterampilan untuk berwirausaha melalui pengembangan UMKM. Namun, pemberdayaan tidak cukup berhenti pada pelatihan.

Masyarakat juga membutuhkan dukungan modal dan akses pasar agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan menjadi sumber penghidupan.

"Kalau mereka diberikan pekerjaan, atau tadi life skill, dikasih modal untuk berwirausaha, akses pasar, maka mempersempit ruang gerak si jaringan narkoba ini," katanya.

Aldrin menilai, salah satu faktor yang membuat sindikat narkoba bisa bertahan dan berkembang di suatu kawasan adalah kemampuan mereka memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat sekitar. 

"Ketika warga tidak memiliki pekerjaan, mereka berpotensi dimanfaatkan untuk membantu aktivitas jaringan tersebut," kata Aldrin.

Kondisi inilah yang ingin diubah melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan tersedianya pekerjaan dan peluang usaha legal, ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas jaringan narkoba diharapkan berkurang.

Selain itu, BNN juga menyoroti pentingnya menekan permintaan (demand) narkotika. Menurut Aldrin, peredaran narkoba mengikuti hukum pasar yang mempertemukan penawaran (supply) dan permintaan. Selama permintaan masih ada, jaringan akan terus berupaya memasok narkotika.

"Kalau menghilangkan agak susah ya. Kurangi secara pelan-pelan sehingga penawaran itu tidak ada, tidak ada yang memberikan barang," ujarnya.

363 Desa Riau Waspada  Narkoba 

Berdasarkan pemetaan BNN, di Provinsi Riau terdapat 363 desa atau kawasan yang masuk kategori rawan narkoba. Rinciannya, tujuh kawasan kategori bahaya dan 356 kawasan kategori waspada.

Sementara itu, Kampung Dalam masuk kategori waspada, bukan kategori bahaya. Aldrin menjelaskan, kawasan tersebut telah berulang kali mendapatkan intervensi melalui berbagai kegiatan, termasuk razia dan upaya penanganan narkoba.

Dalam pelaksanaannya, BNN juga mendorong keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat.

Dunia usaha diharapkan dapat mendukung pemberdayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). 

Sementara media berperan menyebarluaskan informasi mengenai bahaya narkoba, akademisi melakukan kajian, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun gerakan penolakan terhadap narkotika.

"Penanganan narkoba itu adalah penanganan kita bersama. Menuntaskan itu adalah kita bersama, bukan hanya di pundak BNN maupun Polri saja, tetapi semua," tegasnya.

Melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar, BNN bersama Polda Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru juga memperkuat komitmen masyarakat untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegiatan tersebut menjadi momentum deklarasi Kampung Dalam Bersih Narkoba.

BNN berharap pemberdayaan masyarakat tidak hanya menghasilkan warga yang memiliki keterampilan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi dan ketahanan lingkungan. 

Dengan demikian, perubahan Kampung Dalam tidak sebatas pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada berkurangnya ruang bagi jaringan narkoba untuk merekrut dan memanfaatkan masyarakat.*